BOGOR, tpcom– Mendukung penurunan tekanan beban fiskal terhadap APBN, Kementerian PUPR mengurangi porsi partisipasi anggaran terhadapi kredit KPR bersubsidi FLPP dari komposisi 90:10 menjadi 75:25.
Artinya pasokan dana dari pemerintah tinggal 75%, sedangkan 25% berasal dari dana yang disediakan oleh bank pelaksana yang menjalankan bisnis program KPR bersubsidi, dimana kebijakannya akan diberlakukan mulai 20 Agustus tahun ini mengikuti Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Direktur Utama Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono mengatakan pendanaan dari pemerintah tersebut dilakukan melalui lembaga yang dipimpinnya dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dimana lembaganya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR yang koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.
“Tahun 2018 ini, kami mengelola dana sebesar Rp6,57 Triliun yang terdiri dari DIPA sebanyak Rp2,18 Triliun, saldo tahun lalu sebesar Rp2,049 Triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan dana program yang sedang berjalan sebesar Rp2,33 triliun. Penurunan porsi pendanaan jadi 75% berdampak naiknya target sasaran dari hanya 60.625 unit rumah menjadi 70.000 unit rumah,” ujar Budi Hartono dalam acara Diskusi dan Media Gathering Forwapera yang membahas soal Program FLPP dan Dampak Kebijakan Relaksasi LTV di Bogor, Sabtu (4/8).
BACA JUGA: Ini Dia Subsidi Perumahan Yang Disediakan Pemerintah
Dia menambahkan perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), selalu lembaga pembiayaan perumahan di pasar sekunder.
Dalam menunjang proses penyaluran FLPP kepada MBR, katanya, PPDPP melakukan inovasi pengembangan IT melalui Sistem e-FLPP. Melalui sistem e-FLPP, maka proses verifikasi data yang diajukan Bank Pelaksana kepada PPDPP dapat lebih cepat dilakukan, sehingga dapat mempercepat proses pencairan dana FLPP kepada MBR.
“Sistem yang diluncurkan oleh Menteri PUPR pada tahun 2016 ini masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).”
Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP telah bekerjasama dengan 40 Bank Pelaksana yang terdiri dari 9 Bank Nasional dan 31 Bank Daerah. Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp32,36 triliun dengan 532.283 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun 2018 sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp1,43 Triliun.
Total penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terdiri dari 73,72 % dari pegawai swasta, 12,85% Pegawai Negeri Sipil, 7,72% wiraswasta, 3,98% TNI/Polri, dan 1,73% untuk kelompok masyarakat MBR yang lain.
Bank BTN Siap Jadi Pendorong Utama FLPP
Terkait dengan program FLPP selanjutnya, kata Dirut PPDPP Kementerian PUPR tersebut, Bank BTN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalur dana FLPP pada tahun ini dengan harapan bisa mempercepat penyaluran program yang targetnya mencapai 70.000 unit rumah MBR.
“Saat ini Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dan Bank BTN dalam proses finalisasi. Peran BTN untuk mempercepat penyaluran dana FLPP Tahun 2018,” ujarnya.
Sedangkan, Budi Satria, Direktur Consumer Banking BTN, mengatakan BTN siap kembali berperan untuk untuk mendukung program FLPP dengan menjadi pemain penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan begitu, lanjutnya, pihaknya segera masuk dalam pelaksanaan program FLPP, setelah beberapa tahun belakangan hanya fokus menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).
“Bersama 40 bank penyalur lain, kami siap mendorong program FLPP berkembang lebih cepat dengan target program yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini yang mencapai 70.000 unit rumah MBR,” ujarnya dalam acara diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat tersebut.
Bank BTN sendiri sudah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah dengan nilai Rp38,4 triliun baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi. Dari keseluruhan penyaluran KPR tersebut, 307.360 unit di antaranya berbentuk kredit konstruksi perumahan.
Adapun khusus untuk KPR subsidi Bank BTN sudah mendistribusikan pinjaman untuk 297.044 unit rumah dengan nilai Rp17,15 triliun.
Untuk paruh pertama tahun ini, Bank BTN mengucurkan KPR subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka.
