JAKARTA, tpcom- Pasangan calon presiden Joko Widodo- Ma’ruf Amin mengklaim program pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Joko Widodo sudah berhasil menyediakan perumahan bagi rakyat, sekalipun Kementerian Perumahan Rakyat dilebur menjadi Kementerian PUPR.
Hal itu ditunjukkan dengan realisasi program kerja dalam lima tahun yang sudah berjalan yang mampu merealisasikan target program satu juta rumah, atau tepatnya sebanyak 1.076.856 rumah.
Hal itu, diungkapkan oleh Arif Budimanta, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional:Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024 yang diinisiasi oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa (5/3).
Untuk itu, lanjutnya, jika dipilih oleh rakyat untuk kembali menjadi presiden, maka pasangan Joko Widodo akan meningkatkan program bidang perumahan rakyat menjadi program lima juta rumah. Tidak hanya hanya perumahan rakyat yang dibangun melainkan seluruh program hunian bagi seluruh masyarakat.
Soal keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat, Arif menolak disebut pemerintahan Joko Widodo menghapusnya. Menurut dia, yang tepat adalah penguatan organisasi menjadi Kementerian PUPR. “Jadi bukan dihapuskan kementeriannya karena nomenklatur kementeriannya masih ada menjadi Kementerian PUPR.”
Berkebalikan dengan klaim kubu capres Joko Widodo, asosiasi pengusaha bidang perumahan rakyat, Apersi dan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengaku program perumahan menjadi anak tiri dalam kebijakan pemerintahan saat ini. salah satunya itu adalah dileburnya Kementerian Perumahan Rakyat ke Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.
Ketua APERSI Junaidi Abdillah mengatakan pembentukan Kementerian PUPR dinilai menjadikan program perumahan rakyat sebagai program anak tiri. “Pemerintah lebih memokuskan programnya untuk pembangunan infratruktur tanpa memperdulikan kepentingan rakyat terhadap perumahan. Kami ingin pemerintahan yang mendatang memberikan perhatian serius untuk perumahan rakyat,” Junaidi dalam acara Rembuk Nasional tersebut.
Tidak hanya soal nomenklatur kementeriannya, dalam pandangan Junaidi, ketidak pedulian itu juga terlihat dari pengurangan anggaran untuk anggaran program perumahan rakyat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sementara itu, Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himperra, berbeda pandangan soal peleburan organisasi Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian PUPR. Dia tidak mempermasalhak hal ini. Malah menurutnya, ada nilai tambahnya sehingga fakgtor penganggaran bisa lebih besar dan tidak ada lagi ego sektoral di semua elemen yang terkait dengan program perumahan rakyat.
Endang lebih melihat kebijakan regulasi dan perizinan yang cenderung memperberat dan merumitkan iklim usaha di bidang perumahan rakyat.
“Dulu program perumahan selalu mendapatkan prioritas, sekarang jadi kabur. Ada regulasi yang menghambat, seperti bermacam-macam ketentuan, seperti diwajibkannya berbagai sertifikasi yang membuat susahnya berusaha di bidang perumahan rakyat,” ujar Endang Kawidjaja.
Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia atau REI, Soelaeman Soemawinata, memandang dibentuk kembali atau tidak Kementerian Perumahan Rakyat di pemerintahan mendatang, bukan persoalan substansial dalam memperbaiki program perumahan rakyat.
Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah penajaman program perumahan rakyat dengan memacu menaikan pasokan rumah untuk menutupi angka backlog perumahan.
Dalam hal ini, program ini harus dibuat beriringan dengan menyempurnakan tata ruang kawasan yang mumpuni dan dipenuhi dengan berbagai infrastruktur penunjang seperti air bersih, sanitasi, maupun berdekatan dengan tempat kerja atau berbagai akses yang dibutuhkan oleh masyarakat.
