JAKARTA, tpcom- Ada harapan input data pasar properti Indonesia segera tertata menyusul tercapainya kesepakatan kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk pertukaran data dan informasi perumahan dan properti.
Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata dengan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Yati Kurniati telah menandatangani nota kesepakatan tersebut yang disaksikan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara di Jakarta, Senin (2/04).
Bagi Bank Sentral, kerjasama ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan input yang lebih akurat dalam mengelola dan membuat kebijakan perbankan, seperti tingkat suku bunga kredit properti dan aturan ikutannya.
Menurut Mirza Adityaswara, informasi yang lebih akurat bisa menjadikan Bank Indonesia menghasilkan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan dunia usaha di sektor properti.
“Kerjasama ini kami harapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas masing-masing. Bank Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kinerja properti yang lebih sehat dan kuat. Tentu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan,” ujarnya di sela-sela acara tersebut.
Baca juga: Trading Properti: Bank Indonesia Larang Alat Bayar Pakai Bitcoin
Ruang lingkung kerjasama ini, ungkap Mirza, tidak hanya soal pertukaran data dan informasi di antara kedua pihak. Tetapi juga menyentuh pada kegiatan penelitian bersama, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan menggelar focus group discussion, seminar hingga kegiatan sosialisasi.
Sedangkan, Ketum REI Soelaeman mengatakan kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi industri properti nasional karena akan mendorong bank sentral menjadi lebih memahami dan presisi dalam mengelola kebijakan terkait sektor properti.
Dalam hal ini, lanjutnya, termasuk harapan makin membuat dan selarasnya kebijakan Loan to value Ratio dengan kondisi objektif yang tengah terjadi sektor industri padat kerja tersebut.
“Ada harapan kebijakan LTV menjadi lebih sesuai dengan harapan industri berdasarkan kondisi nyata pasar properti pada saat itu. Tanggungjawab kami dari pengembang untuk menyediakan data pasarnya supaya Bank Indonesia bisa mengkaji kebijakan yang cocok dengan industri ini,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya mengusulkan model LTV spasial yang membedakan perlakukan di masing-masing wilayah. Hal itu, lanjutnya, diperlukan untuk menjawab persoalan kondisi perekonomian yang berbeda di setiap daerah.
“Hal ini bisa dimuli dari iput data dan innformasi dari pengembang di masing-masing daerah. Kami harapkan anggota pengembang menyediakan data yang akurat dan benar kepada Bank Indonesia,” katanya.
Soeleman mengatakan kerjasama ini menjadi sejarah baru bagi perkembangan industri properti karena akan menciptakan transfaransi data dan informasi yang menjadi landasan dalam mengelola iklim usaha di sektor properti.
Untuk hal ini, agaknya pelaku usaha di industri properti tentu perlu belajar banyak di dari pelaku usaha di insutri otomotif yang sudah sejak lama membangun basis data dan informasi faktual pasar produknya.
