TPCOM, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk mengaji pembentukan Housing Development Board (HDB) dan mengoptimalkan potensi BUMD dalam menjalankan program penyediaan hunian bagi warga kelas menengah bawah di Ibukota.
Jumlah warga yang tunawisma atau tidak punya tempat tinggal di Jakarta diperkirakan mencapai 300.000 orang yang tersebar di kantong permukiman kumuh maupun di lokasi marginal Ibukota perlu mendapatkan solusi nyata.
Menurut Lukman Purnomosidi, Ketua Kehormatan DPP Realestat Indonesia (REI), pembentukan lembaga serupa di Singapura itu untuk Jakarta sangat cocok sehingga bisa lebih fokus dalam penanganan persoalan hunian masyarakat kelas menengah bawah yang besar populasinya di Ibukota.
“Pembentukan lembaga itu harus diikuti dengan penguatan BUMD perumahan yang kini ada pada PT Jakarta Propertindo. Jadi kalau pemerintah provinsi memulai program perumahan dengan penguatan kelembagaan ini, ada harapan masalah hunian bagi warga kota lebih cepat terlaksana,” ujarnya kepada Transaksiproperty.com, pekan lalu.
Dia menilai keseriusan Pemprov DKI dalam membenahi kelembagaan itu menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tercapainya harapan merumahkan semua warga Jakarta.
“DKI sendiri sangat kuat dengan APBD yang sangat besar. Ingat Pemprov itu juga punya kewenangan mengatur tata ruang terkait perumahan, penetapan KLB bangunan, penanganan permukiman kumuh, hingga mengatur integrasi transportasi publik. Sekarang mulai dengan membangunan kelembagaannya,” kata Lukman lagi.
Bahkan, lanjutnya, Pemprov DKI memiliki perbankan, Bank DKI sebagai jangkar pembiayaan untuk mendukung program perumahan dan PD Pasar yang memiliki aset lahan yang luas yang bisa dikembangkan menjadi hunian terpadu.
Dia membandingkan Jakarta dengan Singapura, walaupun sebuah negara tetapi bebannya tidak seberat Ibukota Jakarta. Namun memiliki kelembagaan yang lebih teratur dan lengkap dalam menjalankan komitmen penyediaan hunian bagi warganya.
Kemitraan BUMD Dengan Pengembang
Lukman mengatakan setelah HDB dan BUMD diperkuat, bisa dilanjutkan dengan merangkul pengembang swasta untuk ikut menggarap program hunian di Ibukota.
Dia mengakui kemitraan itu sudah berjalan sejak dulu tapi belum optimal untuk memenuhi pasokan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bagi pengembang, lanjutnya, terlibat dalam pengembangan hunian di Jakarta menjadi sebuah peluang yang ditunggu-tunggu, baik untuk pengembangan hunian kelas atas maupun kelas menengah bawah.
Baca pula: ‘Proyek Properti di DKI, Jakarta Jangan Hanya Menggandeng Pengembang Tertentu’
Ketua Umum DPP REI Periode 2004-2007 itu, optimistis program perumahan bisa berjalan lebih cepat kalau langkah- langkah serupa itu dijalankan oleh DKI.
Lukman mengharapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang segera menjabat pada Oktober bisa menjalankan program perumahan secara lebih serius dan spartan.
Apalagi, lanjutnya, selama masa kampanye terlihat komitmen yang sangat kuat dari pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga ibukota hingga ke masyarakat berpenghasilan rendah.
