JAKARTA, tpcom- Pengembang di Ibukota Jakarta mendukung penerapan Online Single Submission (OSS) alias Perizinan Online Terpadu untuk investasi properti dengan harapan bisa menyingkat waktu dan menekan biaya proses perizinan.
Hanya saja, pengembang yang tergabung dalam asosiasi DPD Realestat Indonesia DKI Jakarta itu meminta implementasi OSS harus diikuti dengan menghapus beberapa aturan yang tidak sejalan dengan semangat kemudahan prosedur berinvestasi di sektor properti.
Hal itu diungkapkan oleh Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta di sela- sela acara rakerda DPD REI DKI Jakarta dengan mengambil tema Impelentasi Sistem OSS Terhadap Percepatan Perizinan dan Dukungan Perbankan Terhadap Industri Properti di Hotel JS Luwansa, Kamis (22/11).
BACA JUGA: 21 Pengembang Besar Siap Garap Hunian DP 0 Rupiah di Jakarta
Amran menilai OSS akan menjadikan proses pengurus izin investasi proyek proteri menjadi lebih simpel dan berkepastian sehingga persoalan proses pengurusan izin proyek yang selama ini menjadi momok bagi kebanyakan pengembang tidak lagi terjadi.
“Kami mendukung dan siap mengikuti implemetasi sistem OSS itu. Kita mau sistem yang singkat, padat, dan cepat. Rakerda ini juga membahas masalah ini secara spesifik sekaligus sosialisasi sistemnya. Tapi tolong ada dihaous atau direvisi aturan terkait yang semangatnya belum sejalan sistem OSS,” ujar Amran tanpa menyebutkan secara spesifik aturan yang disebut menghambat tersebut.
Pemerintah resmi meluncurkan sistem perizinan terpadu Online Single Submission di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 Juli 2018.
“Sistem OSS resmi diterapkan dalam perizinan berusaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat meresmikan layanan tersebut.
Darmin berujar OSS hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.
Sementera itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Ismer Harahap mengajak pengembang yang berbisnis di Jakarta untuk berkontribusi lebih besar dalam menyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
Dia mengakui penyediaan hunian harga terjangkau bagi masyarakat kurang mampu itu menghadapi kendala ketiadaan lahan dan mahalnya harga lahan di Ibukota Jakarta.
“Di Jakarta memang ketersediaan lahan sudah terbatas dan harganya sudah sangat mahal. Kami mengharapkan REI tetap membantu membangun rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ketua DPD REI DKI Jakarta menyatakan REI siap membantu program hunian bagi masyarakat menengah bawah. Akan tetapi hal itu perlu dukungan dari pemerintah, terutama pemrov DKI Jakarta.
Dia memberi contoh persoalan ketersediaan lahan dan kalaupun ada tapi harganya sudah sangat mahal sehingga tidak bisa lagi untuk penyediaan hunian berharga terjangkau.
“Pengembangkan menjalan bisnis yang perlu margin. Kalau lahan di Jakarta dibuat untuk rumah murah jelas tidak bisa. Di sinilah perlu dukungan pemda agar program hunian harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu menjadi layak secara bisnis di Jakarta,” katanya lagi.
