JAKARTA, tpcom- DPP Realestat Indonesia mengusulkan kebijakan DP 0 untuk program perumahan bagi aparat sipil negara, TNI dan Polri agar disinergikan atau dipadukan dengan program FLPP MBR yang sudah berjalan, supaya menghasilkan dampak yang lebih masif dalam pelaksaannya.
Pengurus asosiasi pengembang swasta tertua di tanah air itu mengaku sudah diberitahu oleh Kementerian PUPR soal rencana kebijakan program baru perumahan tersebut, sekaligus diajak untuk berkerjasama untuk menjalankannya.
Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan DPP REI menyambut baik rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk pengadaan rumah bagi ASN dan anggota TNI/Polri itu, sekaligus menyatakan kesiapan pihaknya menjadi mitra utama pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
“Sekarang kebijakan hunian DP 0 untuk para ASN dan anggota TN/Polri itu sedang digodog oleh pemerintah. Apakah melalui konsep FLPP yang diperluas atau dengan DP nol persen yang secara peraturan sudah bisa dijalankan sejak Kabinet Kerja terbentuk. Kalau kami usul program ini menjadi perluasan dari FLPP MBR atau dikombinasikan saja,” ujarnya dalam konferensi pers asosiasi itu untuk menanggapi kebijakan baru pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat tersebut di Jakarta, Rabu (14/11).
BACA JUGA: REI Yakin Kebijakan Tanpa DP Bantu Selamatkan Sektor Properti
Bagi REI, lanjutnya, pengadaan rumah dengan DP nol persen itu merupakan keniscayaan. Sebab, secara peraturan, DP nol persen ini sudah dimungkinkan karena BI tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV (Loan to Value).
BI hanya mengatur LTV 30% untuk rumah ukuran di atas 70 meter persegi. Dengan begitu, tutur Soelaeman, program DP Nol persen pada dasarnya bukan hal baru. “Sebab, sejak awal kabinet Kerja, program ini sudah bisa diwujudkan untuk pengadaan rumah < 70 meter persegi.”
Menurutnya, pihaknya melihat tekad pemerintah dalam merealisasikan program pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. “Sekaligus menjadi bagian terobosan untuk mensukseskan program sejuta rumah sampai dengan 2019,” katanya lagi.
Bagi pengembang sendiri, menurut Soelaeman, program DP 0 yang menyasar ASN, TNI dan Polri itu sangat menarik karena tingkat risiko bisnisnya kecil, bahkan paling kecil dari semua kelompok sasaran program perumahan rakyat.
Dalam hal ini, termasuk risiko kredit macetnya yang kecil karena merupakan program yang dijamin pemerintah dan menyasar kelompok fixed income yang stabil.
Yogyakarta Jadi Proyek Percontohan
Totok Lusida, Sekjen DPP REI, menambahkan pihaknya tengah menyiapkan proyek percontohan untuk program rumah DP 0 untuk ASN, TNI dan Polri di Yogyakarta.
“Kami mau buat pilot project di Yogya. Sekarang kami masih berkoordinasi dengan pemda soal ini. Ada juga di Jatim yang kami lagi berkoordinasi dengan DPD REI di daerah. REI mendukung program ini karena akan memberikan dampak positif bagi program perumahan rakyat,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Kalau program ini berjalan, Totok mengusulkan agar kebijakan pengenaan pajaknya sebagai bagian dari program perumahan MBR, tidak dikenakan pajak penuh untuk produk hunian yang dijual dengan harga melampaui batas atas patokan harga MBR dengan pagu maksimal 20%.
“Jadi kalau harganya lebih mahal hingga 20% dari batas patokan harga hunian subsidi tidak usah dikenakan pajak. Kalau lebih dari 20% baru dikenakan pajak tambahan.”
Dalam hal ini, Soelaeman dan Totok sepakat asosiasi yang mereka pimpin siap membantu pemerintah dalam merumuskan skema baru pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri. Dengan begitu, rumusan skema baru kelak bisa lebih aplikatif.
