JAKARTA, tpcom– Sebanyak 21 pengembang besar di Jakarta menyatakan komitmen untuk mendukung program hunian strata title dengan skema pembiayaan yang membebaskan kewajiban uang muka atau DP 0 rupiah yang menjadi program bagi Pemprov DKI Jakarta.
Para pengembang tersebut adalah PT Adhi Persada Property, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Alam Sutera Realty Tbk, PT Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, Eureka Group, Gapura Prima Group, PT HK Realtindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, PT Metropolitan Land Tbk, MSH Group, PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Property Tbk, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, dan PT Waskita Karya Realty.
Komitmen pengembang ini menjadi bagian dari rangkaian acara pelantikan pengurus DPD Realestat Indonesia DKI Jakarta oleh Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balaikota Jakarta, Kamis (18/1).
Baca: Rumah DP Rp0: PD Jaya Ditugaskan Garap 2 Menara Apartemen di Pondok Kelapa
Pengurus DPD REI Jakarta 2017-2020 yang dikukuhkan itu dipimpin oleh duet Amran Nukman HD sebagai ketua dan Arvin F. Iskandar sebagai sekretaris.
Dalam kesempatan itu, Sandiaga mengatakan pemerintah DKI Jakarta menyambut baik dukungan dari pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI Jakarta tersebut sehingga membuat program hunian untuk masyarakat kelas bawah di Ibukota menjadi bisa diwujudkan.
“Kami mengajak pengembang mari kita bangun Jakarta melalui program perumahan yang diharapkan membantu pasokan hunian bagi warga kota sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Kami memproyeksikan tercipatnya lapangan kerja sebanyak 50.000 hingga 60.000 orang,” ujarnya dalam acara tersebut.
Di tempat terpisah, Gubernur Anies Baswedan meresmikan proyek perdana pembangunan hunian strata title dengan skema pembiayaan tanpa uang muka di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
PT Pembangunan Sarana Jaya- BUMD DKI Jakarta dengan PT Totalindo Eka Persada mengembangkan apartemen Klapa Village sebanyak 2 menara dengan kapasitas mencapai 1.206 unit. Tahap pertama dibangun satu menara dengan kapasitas 703 unit yang dikembangkan di atas lahan seluas 1,4 hektar.
Pak Gubernur menjelaskan harga yang ditawarkan untuk proyek hunian masyarakat kelas menengah bawah itu adalah Rp 320 juta untuk tipe 36 m2 dan Rp 185 juta untuk tipe 21 m2.
Menurut dia, pendaftaran calon pembeli akan dimulai pada bulan April saat Badan Layan Umum Daerah (BLUD) program DP Rp 0 terbentuk. Skema pembayaran akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).
Bentuk Tim Teknis
Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman HD dan Wagub Sandiaga sepakat membentuk tim kecil untuk menindak lanjuti komitmen yang telah ditandatangani oleh pengembang anggota REI.
Menurut Amran, tim kecil itu berisi tim teknis dari Pemprov dan wakil REI yang akan membuat pedoman untuk pelaksanaan pembangunan proyek hunian tersebut.
“Kami mengharapkan tim ini bisa bekerja cepat sehingga bisa segera diimplementasikan di lapangan. Tim ini akan mendudukan soal lahan, perizinan hingga insetif yang mungkin disediakan. Juga program yang mau dibuat oleh pengembang,” ujarnya.
Sandiaga mengatakan pemprov DKI Jakarta akan mendukung penuh keterlibatan pengembang untuk menggarap proyek hunian DP 0 rupiah tersebut.
“Dukungan kami mungkin dari sisi regulasi dan insentif bagi proyek tersebut. Misal mempermudah proses perizinan dan menurunkan batas KLB bangunan,” ujarnya lagi.
Terkait dengan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, Sandi mengaku sudah bertemu dengan kedua lembaga itu dan secara tersirat dia mengaku sudah mendapatkan dukungan. Hanya saja, menurut dia, perlu pendalaman dan kajian teknis yang diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat.
“Jadi program hunian DP 0 rupiah insyaallah lanjut. REI bisa bergabung dengan Pembangunan Sarana Jaya yang sudah mulai menggarap proyek perdana untuk program ini.
Sementara itu, Lukman Purnomosidi, Presiden Direktur Eureka Group yang ikut ambil bagian dalam program tersebut, mengatakan pihaknya menyambut baik penandatanganan kerjasama tersebut karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian DKI Jakarta.
“Ada kesempatan pasar yang besar karena ada demand sebanyak 300.000 unit. Jika dirata-rata harga rumah susun Rp 360 juta maka potensi pasarnya sekitar Rp 108 triliun. Belum lagi potensi ikutannya untuk hunian menengah dan komersial. Sehingga total kapitalisasi pasar bisa sampai tiga kali lipatnya atau sekitar Rp 300 tirliun. Katakanlah akan terserap realistis selama 10 tahun maka pertahunnya ada Rp 30 triliun,” terangnya.
Dengan potensi sebesar itu jelas Lukman, maka laju ekonomi akan sangat signifikan karena sektor konstruksi dan juga 100 industri ikutannya akan bergulir cepat. “Demikian juga penerimaan pajak-pajak dan retribusi akan tumbuh serta tentunya kenaikan penerimaan PAD DKI Jakarta,” ujarnya.
Ketua kehormatan DPP REI ini juga mengukapkan komitmen pengembang yang akan mendukung sepenuhnya program-program pemerintah. “sebagai pengembang yang banyak membangun di Jabodetabek kami akan dukung sepenuhnya pengentasan kebutuhan hunian di DKI Jakarta, dengan inovasi tanpa melanggar regulasi yang sudah ada,” pungkasnya.
