TPCOM, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak menunjuk langsung pengembang tertentu dalam mencari partner kerjasama dalam menjalankan program perumahan dan hunian karena kebijakan itu menimbulkan kecemberuan bisnis antar pengembang.
Dalam menjalankan program perumahan, seperti mengoptimalkan lahan milik Pemrpov sebaiknya melibatkan pengembang melalui DPD REI DKI untuk menghilangkan dugaan adanya pengembang yang diistimewakan.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan Pemprov DKI harus melakukan kesepakatan bisnis untuk menjalankan program perumahan dan properti dengan REI sebagai asosiasi, dimana nanti asosiasilah yang akan melakukan koordinasi dalam lingkungan antar pengembang.
“Ke depan, jangan lagi Pemprov hanya mengajak pengembang tertentu untuk bekerjasama tapi ajaklah asosiasi. Kalau tidak, itu menimbulkan kecemburuan bahwa pemrpov mengistimewakan pengembang tertentu. Ini tidak baik dan tidak sehat. Kalau kerjasama melalui REI maka hal itu bisa dicegah,” ujarnya Amran di sela-sela Musyawarah Daerah DPD REI Jakarta ke-9 di Jakarta, Rabu (23/8).
Amran, yang juga eksekutif PT Metropolitan Land Tbk ini dipilih kembali oleh sidang musda untuk melanjutkan kepemimpinannya di DPD REI Jakarta untuk periode masa bakti 2017-2020.
Dalam hal ini, lanjutnya, terpilihnya kepengurusan baru DPD REI Jakarta dalam musda hari ini sejalan dengan dimulainya era kepemimpinan baru di pemerintahan DKI Jakarta yang akan dilantik pada Oktober tahun ini yang menempatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan adanya suasana baru dan pendekatan baru dalam pengembangan program perumahan dan properti di Jakarta.
“Harapan kami iklim usaha di DKI menjadi lebih baik. Termasuk soal perizinan yang masih kusut. Masa perizinan bisa keluar hingga tahunan, sedangkan pengembang sudah ada komitmen dengan konsumen. Sering gagal serah terima dengan konsumen karena waktu perizinan yang sulit diprediksi,” katanya lagi.
Sementara itu, Lukman Purnomosidi, sesepuh pengembang nasional yang juga, Ketua Umum DPP REI Periode 2004-2007, meminta Pemprov DKI Jakarta agar membangun sinergi yang lebih solid dengan pengembang dalam mewujudkan pasokan hunian yang cukup bagi warga Jakarta.
“Pemprov harus bekerja lebih keras untuk bisa merumahkan warganya. Ada sekitar 300.000 warga di DKI yang belum memiliki rumah. Mereka ini harus menjadi perhatian dengan meggerakkan program perumahan secara intensif dan besar-besaran,” ujarnya secara terpisah.
Menurut dia, suksesnya penyediaan hunian bagi warga Jakarta sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemrpov. Dia menilai pemda memiliki kekuatan penuh untuk mewujudkan program merumahkan warganya tersebut karena pemprov adalah pemegang kewenangan bajeting, kewenangan untuk mengatur tata ruang, menentukan KLB untuk hunian vertikal, penanganan permukiman kumuh hingga integrasi sistem transportasi perkotaan.
Dengan semua kewenangannya tersebut, kata Lukman, Pemprov bisa mewujudkan cita-cita perumahan di DKI Jakarta yang masih memiliki kantong-kantong permukiman kumuh dan masyarakat tanpa rumah.
Sedangkan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terpilih menyebutkan bahwa Jakarta ke depan akan dibangun dengan pendekatan kerja sama yang baik antara pemerintah dan non pemerintah baik itu swasta maupun masyarakat sipil.
“Ke depan saya ingin serius ajak REI Jakarta kolaborasi membangun Kota Jakarta dengan membuat inovasi penyediaan hunian yang terjangkau untuk posisi menengah bawah, sehingga Jakarta bisa memberikan perasaan home to every one,” ujar Anies di depan peserta Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI di Hotel JS Luwansa tersebut.
Masalah hunian, lanjut Anies, adalah isu yang sangat penting di Jakarta. Jika tidak bisa memberikan solusi akan menunggu munculnya masalah besar pada bidang sosial, politik dan ekonomi. Jika soal hunian bisa dibereskan di Jakarta maka sebagian besar pekerjaan rumah itu lunas.
“Karena itu ke depan Kami ingin pola kerja sama gerakan. Kerja sama dengan dunia usaha, kolaborasi. Tantangannya adalah bagaimana membuat pemerintah mau kolaborasi karena secara natural maunya (menjadi) administrator. Sementara cara ngaturnya (selama ini) belum tentu benar,” ucapnya.
DP 0% Bisa dilaksanakan Pengembang
Sementara itu, Amran mengatakan pertanyaan sekaligus harapan publik terhadap kebijakan KPR tanpa uang muka di Jakarta, sangat bisa diterapkan.
Hal itu, lanjutnya, berjalan dengan dukungan kebijakan khusus dari Pemprov, misalnya pengadaaan lahan untuk menjadi modal dalam pengembangan program tersebut.
“Kalau program berjalan seperti bisnis biasa pasti tidak bisa. Tapi kalau pemerintah menyediakan lahan, lalu pengembang menggarap kontruksinya, maka program itu sangat mungkin dilaksanakan. Jadi dalam beberapa bagian, pemprov harus ambil bagian untuk mengurangi beban biaya sehingga outputnya menjadi meringankan warga yang membeli,” jelasnya lagi.
