JAKARTA, tpcom- HUD Institute mendesak pemerintah memberikan perhatian serius untuk menyediaaan skim pembiayaan bagi kelompok konsumen rumah pertama keluarga bersubsidi dengan dua tipe pembiayaan.
Kelompok konsumen rumah pertama merupakan kelompok sasaran yang memerlukan dukungan pemerintah dalam menopang sistem pembiayaan pembelian rumahnya.
Lembaga kajian perumahan dan permukiman ini menyebutkan bahwa tipe kelompok sasaran itu terdiri konsumen masyarakat fixed income dan non-fixed income type.
Dalam hal ini, tipe rumah ideal yang disediakan, yakni 70/120 untuk rumah tapak atau unit rumah susun dengan luas hunian 50 m2.
“Koordinator pelaksana programnya diserahkan saja ke BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial. Bentuk programnya layanan fasilitas pembiayaan pemilikan atau pembangunan rumah dan program dengan subsidi tingkat bunga/imbal hasil dengan beberapa insentif dari Pemerintah,” ujar HUD Institute seperti tertulis dalam dokumen yang berjudul ‘Masukan HUD Institute untuk Program Rumah Pertama Keluarga, tertanggal 1 Februari 2024.
HUD Institute yang dipimpin oleh Zulfi Syarif Koto, eks Deputi Menteri Perumahan Rakyat ini, memiliki lima dasar pemikiran untuk pengembangan penyediaan hunian bagi masyarakat, yaitu:
- Dana murah jangka panjang tidak akan pernah tersedia dalam jumlah mencukupi.
- Housing finance selalu diharapkan jadi solusi permasalahan perumahan.
- Affordability menjadi masalah tidak hanya untuk MBR.
- Diperlukan program yang fokus untuk rumah pertama keluarga untuk menyelesaikan backlog.
- Dibutuhkan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda.
BACA JUGA: ‘Tapera Harus Sinergi Dengan SMF & Bank Untuk Atasi Masalah Mismatch Dana Perumahan’
Untuk mencapai tujuan penyediaan sistem pembiayaan perumahan ini, HUD Institute memandang pentingnya akses ke pasar modal yang bisa menyediakan banyak alternatif sumber pendanaan bagi sector perumahan.
Dalam hal ini, lembaga ini mengambil perbandingan praktik sistem pembiayaan perumahan di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Malaysia. Di AS memiliki 4 tipe pembiayaan, yaitu Prime of Mortgage, Jumbo of Mortgage, Alt-A of Mortgage, dan Subprime of Mortgage. Sedangkan di Malaysia memiliki types eligible mortgage, dan di Korsel menerapkan kebijakan 2 tipe eligible mortgage.
HUD menyatakan tugas penyediaan perumahan bagi kelompok konsumen rumah pertama adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk upaya menyediakan sitem pembiayaannya.
Bahkan lebih jauh, menurut lembaga tersebut, berdasarkan Undang-undang 1/2011 tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman pada Pasal 118 & 121 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
